Bahas RAPBN 2025, Sri Mulyani Bahas Transisi Pemerintahan hingga Kondisi Global

Pasardana.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta pada Selasa (27/8/2024).

Pada kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan, bahwa arsitektur RAPBN 2025 dirancang untuk merespon kondisi perekonomian yang selalu dinamis dan juga untuk mendukung agenda pembangunan.

“APBN 2025 adalah bertujuan untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, mewujudkan kesejahteraan, dan mendorong pemerataan sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan, RAPBN 2025 memiliki nilai yang sangat strategis yakni sebagai sebuah instrumen agar proses transisi berjalan efektif dengan tetap menjaga APBN agar tetap kredibel dan sustainable.

“Rancangan APBN 2025 dibuat fleksibel untuk menghormati pemerintahan baru yang terpilih dan menyediakan ruang fiskal yang cukup untuk mengantisipasi ketidakpastian, baik yang berasal dari global maupun dari dalam negeri,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah menyadari bahwa perekonomian global saat ini masih terus dibayangi ketidakpastian yang tinggi.

Risiko dan ketidakpastian tersebut berasal dari suku bunga yang masih tinggi, meningkatnya konflik geopolitik, ketegangan perdagangan yang makin meningkat, serta risiko struktural seperti perubahan iklim, digitalisasi, dan penuaan populasi.

Situasi perekonomian global yang bergerak sangat dinamis di saat pembahasan RAPBN 2025 tersebut perlu direspon secara cermat dan tepat.

“Untuk itu, dukungan dari seluruh stakeholder dan dari Bapak dan Ibu sekalian anggota Dewan yang terhormat menjadi sangat penting,” kata Menkeu.

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek ke depan, pengelolaan APBN 2025 akan terus menghadapi tantangan yang kompleks dan tidak mudah.

Oleh karena itu, APBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan.

“RAPBN 2025 sebagai instrumen fiskal terus akan menjadi instrumen untuk menjaga masyarakat dan perekonomian dari berbagai gejolak dan shock atau shock absorber,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut Menkeu menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua Fraksi DPR RI atas pandangan, masukan dan dukungannya terhadap RUU APBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2024.

“Kami menyambut baik dukungan anggota Dewan yang terhormat serta persetujuan untuk membahas lebih lanjut RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan jadwal di DPR yang telah disepakati,” kata Menkeu.