Kementerian PUPR Usul Anggaran 2025 Ditambah Rp61,31 Triliun

Pasardana.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya mengajukan penambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 136,95 dari pagu anggaran saat ini sebesar Rp75,63 triliun. 

Sehingga masih dibutuhkan tambahan Rp61,31 triliun.

Dimana, pengajuan usulan tambahan anggaran ini dilakukan melalui surat resmi Menteri PUPR nomor 725 tertanggal 8 Agustus 2024.

Basuki menjelaskan, bahwa untuk usulan anggaran ini telah sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan juga Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.

Selain itu, juga sudah dikonsultasikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

“Kementerian PUPR telah mempertajam usulan kebutuhan anggaran 2025 totalnya menjadi sebesar Rp136,95 triliun,” ujar Basuki di dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (28/8).

Meski sudah usul tambahan anggaran lewat Surat Menteri PUPR Nomor 725, Basuki mengaku belum mendapat tindak lanjut dari surat itu.

"Sampai dengan hari ini, kami belum dapat informasi terkait usulan ini," ucapnya.

Basuki pun merinci, bahwa prioritas penggunaan anggaran tambahan tersebut meliputi dukungan ketahanan pangan dan energi, termasuk penyelesaian bendungan yang sedang berjalan serta pembangunan bendungan baru dengan target sekitar 50 bendungan dalam lima tahun ke depan.

“Dalam lima tahun mendatang ditargetkan akan dibangun sekitar 50 bendungan,” jelas Basuki.

Selain itu, lanjut Menteri Basuki, juga akan dibangun jaringan tersier, cetak sawah, rehabilitasi jaringan irigasi, dan pembangunan bendung untuk meningkatkan kinerja irigasi.

Karena hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang baru, sebagai tanggung jawab Kementerian PUPR.

Anggaran tambahan ini juga akan dialokasikan untuk pembangunan jaringan air baku, penyelesaian infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan daerah otonomi baru (DOB) di Papua, dan pembangunan jalan bebas hambatan untuk meningkatkan daya tarik investasi.

“Pembangunan infrastruktur DOB Papua, karena ini masih baru mulai pada akhir tahun ini sehingga masih diperlukan banyak lagi infrastruktur bagi DOB Papua ini,” imbuhnya lagi.

Selain itu, anggaran juga diperuntukkan bagi pembangunan jalan bebas hambatan, dalam hal ini untuk mendukung konstruksinya agar daya tarik invetasi alias Internal Rate of Return (IRR) bisa meningkat.

Selain itu, akan ada pembangunan jembatan gantung, sistem penyediaan air minum (SPAM), pengelolaan air limbah, serta sarana dan prasarana perguruan tinggi, olahraga, dan pasar.

Serta pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus reguler, dan bantuan untuk prasarana dan sarana perumahan.

"Selanjutnya pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus reguler dan bantuan PSU bidang perumahan,” tandas Basuki.