BKPM Akan Konsolidasikan Kebijakan Demi Capai Target Investasi 2025

Pasardana.id - Pemerintah lewat Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan melakukan konsolidasi terhadap berbagai kebijakan yang selama ini berjalan terpisah-pisah.

Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengatakan konsolidasi tersebut dilakukan guna merealisasikan capaian target investasi pada 2025 yang mencapai Rp1.900 - Rp2.000 triliun atau naik sekitar 16% dari target 2024.

"Ada empat pilar utama yang akan menjadi fokus pemerintah untuk dikonsolidasikan, yaitu kebijakan investasi, kebijakan industri, kebijakan keuangan, dan kebijakan perdagangan. Diharapkan integrasi ini dapat meningkatkan daya saing investasi di Indonesia," ujarnya dalam sebuah acara di Jakarta, Rabu (27/8).

Dijabarkan Yuliot, pertama-tama terkait kebijakan investasi bahwa perlu ada kemudahan perizinan berusaha, insentif yang lebih menarik, dan penyesuaian kebijakan investasi dengan perkembangan global, termasuk implementasi pajak minimum global atau global mininum tax (GMT).

Saat ini, pemerintah telah menyediakan berbagai insentif fiskal untuk menarik investasi, termasuk pembebasan pajak penghasilan untuk jangka waktu tertentu (tax holiday), pengurangan pajak penghasilan (tax allowance), dan pembebasan bea masuk.

Yang kedua, Yuliot menilai kebijakan industri yang ada di berbagai kementerian dan lembaga juga harus diintegrasikan, termasuk mengintegrasikan program-program hilirisasi untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Adapun pilar yang ketiga adalah kebijakan keuangan. Yuliot melihat pentingnya dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan investasi. 

"Jadi dari kebijakan terkait keuangan, kita harus integrasikan dan memetakan bagaimana dukungannya," tuturnya.

Terakhir, yang keempat adalah kebijakan perdagangan. Kata Yuliot, pemerintah akan berupaya menciptakan iklim perdagangan yang kondusif dengan mengurangi berbagai hambatan dalam arus keluar-masuk barang.

"Kita harus memastikan bagaimana kelancaran arus barang dari impor atau ekspor, karena kalau terlalu banyak barrier akan menghambat kegiatan investasi,” tandasnya.