Wamenkeu Suahasil: Pengelolaan Utang yang Bijaksana Akan Menjadi Prioritas Bagi Pemerintahan yang Baru

Pasardana.id - Belum lama ini, Pemerintah telah merilis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dan saat ini sedang menunggu persetujuan dari DPR agar dapat disahkan menjadi Undang-Undang APBN.

Selain itu, Pemerintah telah memberikan landasan untuk menciptakan transisi yang lancar dengan memungkinkan integrasi antara inisiatif penting Pemerintahan baru dan keberlanjutan program pemerintahan lama.

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menekankan peran APBN sebagai shock absorber, seperti yang ditunjukkan selama pandemi COVID-19, di mana Pemerintah tidak dapat mengorbankan pertumbuhan domestik demi kesehatan anggaran.

“Selain itu, pengelolaan utang yang bijaksana juga akan menjadi prioritas bagi Pemerintahan yang baru,” ujarnya dalam sebuah diskusi bertajuk, “Kupas Tuntas APBN 2025: Strategi Pembangunan Berkelanjutan Indonesia” yang digelar BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) di Jakarta, Senin (02/9) lalu. 

Dalam kesempatan itu, Suahasil juga menjawab pertanyaan mengenai profil jatuh tempo utang yang akan meningkat secara signifikan di tahun-tahun mendatang.

“Menjaga pertumbuhan nominal Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi akan membantu menjaga level rasio utang Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga fokus pada pengurangan risiko utang dengan mengurangi rasio utang dalam mata uang asing dan penggunaan natural hedging,” ungkap Suahasil.

Ditambahkan, dalam hal stabilitas dan volatilitas anggaran, Pemerintah meyakini bahwa mempertahankan pertumbuhan PDB riil pada level 5% akan memastikan stabilitas dan mengurangi volatilitas jangka pendek, yang mengarah pada konsolidasi fiskal lebih lanjut dan peningkatan kesehatan anggaran.

Lebih lanjut, Suahasil juga menyinggung tentang isu kelas menengah yang sedang ramai dibahas oleh publik.

Dikatakan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir.

"Fokus dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah selama 10 tahun terakhir adalah untuk mengeluarkan orang dari kelompok yang berada di garis kemiskinan maupun yang rentan miskin, menuju ke kelompok yang lebih tinggi seperti kelompok menuju kelas menengah dan kelas menengah,” jelas Suahasil.

Menanggapi pemaparan Suahasil, Direktur Utama BRIDS, Laksono Widodo menilai, bahwa anggaran yang diusulkan tahun 2025 berfokus kepada kelancaran transisi, yang memungkinkan integrasi langsung antara inisiatif dan agenda penting pemerintah baru sembari memastikan keberlanjutan proyek-proyek utama.

“Jelas bahwa pemerintah menyadari tantangan yang dihadapi kelas menengah dan berkomitmen untuk mengatasinya. Bagi pemerintahan yang akan datang, kuncinya adalah berhasil meluncurkan program-program unggulan baru sambil mengelola kebijakan pajak yang memengaruhi kelas menengah dengan cermat,” jelas Laksono.