BI dan OJK Luncurkan Central Counterparty, Delapan Bank Berpartisipasi

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Central Counterparty (CCP) untuk mengurangi risiko sistemik lewat fungsinya sebagai penyelenggara kliring, penjamin transaksi, dan penyelenggara proses manajemen risiko transaksi di pasar keuangan.

Sebanyak delapan bank besar di Indonesia terlibat dalam infrastruktur keuangan baru tersebut yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), PT Bank Danamon Tbk (BDMN), PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII), dan PT Bank Permata Tbk (BNLI).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, CCP merupakan warisan BI bersama pihak-pihak terkait sebagai infrastruktur untuk pendalaman pasar uang dan valas derivatif. Dia menilai, sejak krisis keuangan global 2008, Indonesia tidak memiliki CCP.

"Insyaallah ini hadiah kita, legacy kita bersama, BI, OJK, industri perbankan, KPEI (Kliring Penjaminan Efek Indonesia," kata Perry saat memberikan sambutan di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Selain Perry, peluncuran CCP tersebut dihadiri oleh Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa dan para direktur utama perbankan.

Perry mengatakan, dengan sistem CCP yang tersentralisasi dengan sistem Close-Out Netting, maka risiko lembaga keuangan dalam melakukan transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar menjadi berkurang. Pasalnya, proses transaksi di pasar keuangan selama ini sangat tinggi.

Sementara itu Ketua DK OJK Mahendra Siregar menambahkan pembentukan CCP merupakan langkah besar yang diharapkan membawa manfaat luas bagi industri jasa keuangan Indonesia.

"Dengan peranan penting mengurangi risiko pihak lawan dan meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, CCP akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi pasar, sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan," kata Mahendra.

CCP adalah lembaga yang bertindak yang menjalankan kliring dan pembaruan utang (novasi) bagi transaksi anggotanya. Dalam melakukan novasi, CCP menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi (contract replacement) guna memitigasi risiko kredit lawan transaksinya, risiko likuiditas, dan risiko pasar terhadap pergerakan harga di pasar.

Dengan adanya CCP, maka pengaturan transaksi Over-The-Counter (OTC) Derivative wajib dilakukan melalui CCP. Pengambilalihan kontrak oleh CCP tersebut meminimalkan risiko kemungkinan terjadinya gagal bayar antar pelaku pasar.

Langkah pengembangan CCP sebagai infrastruktur pasar keuangan Indonesia merupakan pemenuhan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), Peta Jalan Pengembangan Pasar Uang 2025, serta komitmen G20 OTC Derivatives Market Reform.

(Rahmat Fiansyah)