BEI Klaim Transaksi Jual Beli Karbon RI Lebih Tinggi dari Malaysia-Jepang

Perdagangan karbon Indonesia telah berjalan satu tahun. Meskipun baru seumur jagung, volume transaksi perdagangan karbon di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Malaysia dan Jepang.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman melihat perkembangan bursa karbon di Indonesia sudah cukup positif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengguna jasa yang meningkat dari 16 menjadi 81. Selain itu, sebanyak 613.894 ton CO2 ekuivalen telah diperdagangkan dengan nilai lebih dari Rp 37 miliar.

"Secara umur kita memang baru setahun, memang tahap awal di kita lebih banyak edukasi dan sosialisasi kepada pengguna jasa. Kalau kita bicara capaian kita menganggap sudah cukup positif. Kenapa? Pengguna jasa sudah meningkat dari 16 ke 81 jadi transaksi kita sudah diperdagangkan 600 ribu ton karbondioksida," kata Iman saat ditemui di kantor, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Dia melihat capaian tersebut dapat dinilai besar atau kecil apabila dibandingkan dengan bursa karbon negara-negara tetangga yang serupa. Dia menyebut volume transaksi Bursa Karbon Indonesia dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan Bursa Karbon Malaysia dan Bursa Karbon Jepang. Melihat hal tersebut, dia menilai perdagangan karbon di Indonesia bisa menjadi lebih besar.

"Kalau ditanya apakah kurang besar? Kita mesti punya pembanding, kalau kita bicara bursa karbon yang sebaya, adalah bursa karbon Malaysia dan bursa karbon Jepang dibandingkan dua bursa itu lebih besar perdagangan. Jadi bicara bisa kita lebih besar perlu support semua pihak. Bursa karbon kan perdagangan secondary. Jadi kita hanya menerima jumlah yang ada," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan capaian satu tahun bursa karbon Indonesia ini merupakan sebuah prestasi. Dia bilang sistem perdagangan emisi (ETS) bisa membutuhkan waktu 10-20 tahun agar dapat mendukung bursa karbon yang aktif.

"Bisa dikatakan kecil tapi bisa dikatakan juga ini suatu achievement kita harus juga melihat bahwasannya untuk men-set up suatu busa karbon yang aktif untuk ETS saja itu butuh waktu 10-20 tahun. Malaysia misalnya itu juga butuh 2 tahun untuk bisa terjadi transaksi. Jadi bagaimanapun ya kita mesti banyak tantangan, tetapi tentunya kita juga harus bersyukur bahwasannya sampai saat ini kita sudah mencapai pada titik saat ini," ujar Inarno.

Pihaknya telah menyiapkan sistem perdagangan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha atau PTBAEPU. Hal ini menjadi strategi utama untuk pengembangan bursa karbon dalam negeri.

"Sebagai informasi saat ini terdapat lebih dari 100 perusahaan di sektor energi yang berpotensi terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menjual-belikan PTBAEPU dan dalam upaya mendukung hal tersebut sistem Apple Gatric di Kementerian ESDM akan terkoneksi dengan sistem di Bursa Karbon serta dengan SRN PPI di Kementerian LHK," terangnya.