Central Counterparty, Upaya Akselerasi Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

IDXChannel - Indonesia kini resmi memiliki Central Counterparty (CCP) yang berfungsi untuk mengurangi risiko sistemik lewat fungsinya sebagai penyelenggara kliring, penjamin transaksi, dan penyelenggara proses manajemen risiko transaksi di pasar keuangan. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menekankan bahwa CCP khusus derivatif Suku Bunga Nilai Tukar (SBNT) siap diimplementasikan guna mengakselerasi pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

"Keberadaan CCP ini juga akan mendukung transmisi kebijakan moneter sehingga meningkatkan kapasitas pembiayaan perekonomian," kata Perry saat memberikan sambutan di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Perry mengatakan, dengan sistem CCP yang tersentralisasi dengan sistem Close-Out Netting, maka risiko lembaga keuangan dalam melakukan transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar menjadi berkurang. Hal ini penting mempertimbangkan transaksi di pasar keuangan yang cukup tinggi.

Lebih lanjut, pada tahap awal implementasi, CCP akan difokuskan pada instrumen DNDF dan Repo, dengan implementasi penambahan produk yang akan diperluas secara bertahap mempertimbangkan volume transaksi dan kesiapan pasar, termasuk infrastruktur. Implementasi CCP diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan volume rata-rata harian transaksi valuta asing dari saat ini sebesar USD9 miliar (year-to-date) menjadi di atas USD10 miliar pada tahun 2025.

Senada dengan Perry, Ketua DK OJK, Mahendra Siregar mengatakan, pembentukan CCP merupakan langkah besar yang diharapkan membawa manfaat luas bagi industri jasa keuangan Indonesia.

"Dengan peranan penting mengurangi risiko pihak lawan dan meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, CCP akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi pasar, sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan," kata Mahendra.

Central Counterparty didorong untuk memitigasi risiko derivatif, yakni dengan hedging investasi asing termasuk investasi portofolio yang akan mendorong transaksi hedging menjadi lebih baik. Pembiayaan melalui SBN untuk perekonomian juga diharapkan akan lebih positif.

Pembentukan CCP ini adalah wujud dari pemenuhan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk mengatur, mengembangkan, dan mengawasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, termasuk Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK). CCP juga merupakan pemenuhan komitmen G20 Over the Counter (OTC) Derivatives Market Reform serta capaian dari implementasi Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN PPPK) dan Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025.

CCP terbentuk atas kolaborasi BI, Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan delapan bank besar di Indonesia yang terdiri atas Mandiri, BRI, Maybank, BNI, BCA, Danamon, Permata Bank, dan CIMB Niaga. Adapun CCP dibentuk juga dalam rangka memitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak (counterparty risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko karena volatilitas harga pasar (market risk).

Ke depan, untuk kesinambungan CCP di Indonesia yang tetap mengikuti praktik terbaik global, seluruh pemangku kebijakan dan pelaku pasar diharapkan terus bersinergi untuk mengakselerasi upaya pendalaman pasar keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan, berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi domestik, serta dapat berkompetisi di pasar regional.

(Rahmat Fiansyah/ADV)