Lulus S3, Bahlil Jadikan Hilirisasi Sebagai Bahan Disertasi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia. Penelitian yang dilakukan sebagai bahan disertasinya ialah terkait dengan hilirisasi nikel di Indonesia.

Disertasi Bahlil untuk studi doktoral tersebut bertajuk Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Sidang tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Usai memaparkan hasil disertasinya, sidang diskors sekitar 15 menit.

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam program studi Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium cumlaude," kata Ketua sidang disertasi I Ketut Surajaya, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Dalam disertasi itu, Bahlil membahas empat masalah utama, di antaranya ketidakadilan dana bagi hasil (DBH), keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Penemuan itu ia dapatkan dari hasil kajiannya di Morowali Sulawesi Tengah dan Halmahera Utara Maluku. Salah satu masalah yang paling disorotinya ialah menyangkut dampak hilirisasi itu sendiri terhadap masyarakat. Menurutnya, masyarakat punya beban tanggungan besar mulai dari masalah kesehatan hingga lingkungan.

Namun demikian, DBH yang didapatkan terbilang minim, hanya 1/6 dari nilai dari total penerimaan industri tersebut. Padahal, jumlah penerimaan dari industri hilirisasi sendiri terbilang cukup besar. Di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp 12,5 triliun.

"Banyak tokoh-tokoh nasional mengatakan kepada saya, kenapa nilai tambah hilirisasi itu hanya didapatkan oleh asing? Jawabannya adalah salah satu di antara masalah kita adalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi," kata Bahlil, dalam paparannya.

Karena itulah, Bahlil mengusulkan agar dilakukan reformulasi di beberapa bagian, khususnya dalam tata kelola hilirisasi di daerah. Ia menyarankan agar porsi penerimaan negara lewat Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan ke daerah diperbesar menjadi 30-45%.

"Beban tanggung jawab kepada mereka (masyarakat) cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali. Dan menurut saya, masa total pendapatan, DBH hanya 1/6 yang dikembangkan kepada daerah. Dan kemudian kenapa orang daerah selalu teriak," ujar dia.

Selain itu, Bahlil juga turut menyampaikan rekomendasi lainnya, seperti penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Bahlil juga menekankan, dirinya berkomitmen untuk melanjutkan pemajuan hilirisasi di Indonesia apabila dipercaya kembali masuk dalam jajaran kabinet. "Insyaallah kalau kami masih dipercayakan oleh bapak presiden terpilih," ujarnya.