Saham (SRIL) Disuspensi 41 Bulan, Sritex Berpotensi Delisting dari BEI?

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan menghentikan sementara (suspensi) Perdagangan Efek PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex di Seluruh Pasar. Suspensi ini menyusul vonis pailit terhadap Sritex oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024. 

"Maka Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara (Suspensi) Perdagangan Efek PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) di Seluruh Pasar terhitung sejak Sesi II Perdagangan Efek hari Senin, 28 Oktober 2024," tulis manajemen BEI dalam keterbukaan informasi, Senin (28/10/2024).

Baca Juga:

Prabowo Gelar Rapat Penyelamatan Sritex (SRIL), Bakal Ada Dana Talangan? 

Kondisi yang menimpa Sritex semakin memberatkan perusahaan dalam menghindari potensi penghapusan pencatatan (delisting), mengingat statusnya sebagai perusahaan publik di BEI.

Pasalnya, suspensi saham SRIL yang dilakukan sejak 18 Mei 2021 didasarkan atas kegagalan perusahaan dalam membayar Pokok dan Bunga Medium Term Note (MTN) Tahap III Tahun 2018 ke-6.

Baca Juga:

Ini Alasan Pemerintah Turun Tangan Selamatkan Sritex (SRIL)

Pailit adalah kondisi ketika debitur tidak bisa atau kesulitan membayar utang-utangnya kepada kreditur yang jatuh tempo. Pailit berbeda dengan kondisi bangkrut.

Dengan menyandang status pailit, maka pekerjaan rumah SRIL kian bertambah untuk menghindari delisting, selain karena kewajiban membayar bunga dan pokok surat utang.

Baca Juga:

Airlangga Minta Sritex Tetap Beroperasi, Janji Carikan Jalan dari Masalah Pailit

Kondisi pailit, oleh BEI, juga dinilai merupakan cerminan ketidakpastian atas kelangsungan usaha.

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menggembok saham SRIL sejak 18 Mei 2021 di seluruh pasar imbas hal tersebut.

Apabila dihitung, maka per 29 Oktober hari ini, suspensi SRIL masuk bulan ke-41, sebuah kondisi di mana telah memenuhi syarat delisting, sesuai aturan bursa.

BEI pada Senin (28/10/2024), kembali menerbitkan reminder atas potensi delisting tersebut.

"Bursa telah menyampaikan Permintaan Penjelasan dan reminder kepada SRIL untuk menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada Publik mengenai tindaklanjut dan rencana Perseroan terhadap putusan pailit termasuk upaya SRIL untuk mempertahankan going concern-nya," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna kepada awak media, Kamis (24/10/2024).

Berdasarkan ketentuan III.1 Peraturan Bursa I-N Nomor III.1.3, delisting atas suatu saham dapat terjadi karena Saham Perusahaan Tercatat telah mengalami Suspensi Efek, baik di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, dan/atau di seluruh Pasar, paling kurang selama 24 bulan terakhir.

Namun aturan ini tidak berdiri sendiri. Tak hanya soal suspensi lebih dari 2 tahun, delisting suatu saham dapat terjadi karena emiten dinilai mengalami suatu kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha.

Ini mencakup aspek finansial, dan/atau secara hukum, di mana perusahaan tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.

Divisi Komunikasi Sritex sebelumnya telah mengonfirmasi pihaknya resmi mengajukan kasasi melawan putusan pailit.

Langkah hukum ini juga disebut sebagai bentuk tanggungjawab terhadap kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok.

“Mereka telah bersama-sama mendukung usaha kami selama lebih dari setengah abad. Kami akan memberikan upaya terbaik sesuai ketentuan,” ungkap manajemen SRIL dalam rilis.

BEI Turun Tangan

Hingga akhir September 2024, porsi pemegang saham publik SRIL mencapai 8,15 miliar saham atau setara 39,89 persen dari seluruh saham beredar perusahaan.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengakui investor SRIL saat ini tidak mempunyai likuiditas yang berlangsung cukup lama.

“Sehingga kami harapkan ada jalan keluar yang baik, aturannya sudah ada,” kata Jeffrey saat ditemui di Main Hall, Selasa (29/10/2024).

Nyoman sebelumnya mempertegas pihaknya turun tangan dalam upaya perlindungan investor ritel, salah satunya melalui pengenaan notasi khusus dan penempatan saham SRIL pada Papan Pemantauan Khusus.

"Hal ini diharapkan bisa menjadi awareness awal bagi investor atas potensi adanya permasalahan pada Perusahaan Tercatat," kata Nyoman.