Kemenperin Bertemu Kemendag, Bahas Permendag 8 yang Disebut Picu Sritex Pailit

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertemu dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai membuat Sritex pailit.

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Katanya, pertemuan tersebut dilangsungkan di Bandung.

"Saya mendapat info, sudah ada pertemuan tentang Permendag 8/2024 antara Kemenperin dan Kemendag, dan Bea Cukai juga, di Bandung," kata Febri, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri sendiri belum mendapat laporan detail terkait dengan hasil pertemuan tersebut. Namun ia memastikan, pertemuan itu membahas tentang babak belurnya industri tekstil, termasuk Sritex.

Sementara menyangkut Sritex sendiri, Febri mengatakan, permasalahannya memang telah terjadi sejak lama. Namun menurutnya, saat-saat puncak di mana perusahaan tersebut jatuh ialah saat penerapan Permendag 8/2024 pada Mei 2024.

"Gongnya itu, itu di Permendag 8. Mengapa? Karena Permendag 8 itu merelaksasi, ya, impor produk TPT, tekstil dan pakaian jadi," ujarnya.

Sebelum adanya Permendag tersebut, Febri menjelaskan bahwa impor diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan pengaturan Impor. Di dalamnya, ada skema pembatasan menggunakan aturan larangan terbatas (lartas) dengan penerbitan peraturan teknis (Pertek) dari Kemenperin.

Menurutnya, skema tersebut membantu dalam mengendalikan impor sehingga produk luar negeri tidak membanjiri RI. Namun dengan kehadiran Permendag 8 ini, Febri menilai justru menjadi awal mula kejatuhan industri tekstil. Pasalnya, di aturan itu malah melonggarkan aturan impor.

"Orang sudah bisa impor baju jadi, jilbab yang sudah jadi, sepatu yang sudah jadi, gitu. Dan murah lagi kan? Ya, industri dalam negeri ketika memproduksi sepatu, baju yang sudah jadi, sepatu yang sudah jadi, ya kalah dong," kata Febri.

Sebagai tambahan informasi, rencana pertemuan tersebut mulanya diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim. Pihaknya ada rencana untuk membahas mengenai babak belurnya industri tekstil, termasuk Sritex. Isy juga menyebut Pemendag 8/2024 akan masuk pembahasan.

"Rencana minggu depan akan dibahas dengan Kemenperin (kondisi industri tekstil). Bagian itu nanti dibicarakan (soal Permendag 8/2024)" kata Isy ditemui di Kementerian Perdagangan, Rabu (30/10/2024).

Saat ditanya apakah ada rencana aturan itu akan direvisi, Isy menegaskan kembali, keputusan itu tergantung hasil dari rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Pihaknya belum bisa memastikan apakah ada revisi atau tidak.

Di kesempatan berbeda, Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Reni Yanita sempat buka-bukaan soal kondisi industri tekstil dalam negeri yang sedang tertekan.

Menurut Reni terpuruknya industri tekstil tak lepas dari tiga persoalan. Pertama, banjir produk impor setelah pandemi Covid-19, perang yang melanda dunia, hingga terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah Covid-19 terus perang terus Permendag 8," katanya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).