DPR Cecar Menperin soal Nasib 10 Ribu Karyawan Sritex yang Diputus Pailit

Sejumlah anggota Komisi VII DPR RI menanyakan perkembangan pailitnya PT Sri Rejeki Makmur atau Sritex kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Salah satunya adalah pertanyaan soal nasib 20% karyawan Sritex yang terdampak efisiensi perusahaan.

Sebagai informasi, Sritex melakukan efisiensi 20% karyawannya tak lama setelah berstatus pailit. Jumlah tersebut setara 10 ribu orang dari total keseluruhan karyawan Sritex yang berjumlah 50 ribu.

"Pertanyaan saya lebih kepada bagaimana struktur atau perencanaan untuk mereka-mereka yang sampai saat ini sudah 20% dinonaktifkan sebagai buruh di Sritex. Dan apa sekiranya yang bisa dilakukan oleh Kementerian," ujar Samuel Wattimena dari Partai PDI Perjuangan dalam Rapat Kerja di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/112024).

"Karena ini tidak hanya berdampak kepada buruh, tapi juga keluarga mereka, dan terutama ekosistem di sekitar mereka. Itu banyak sekali yang terlibat. Dan bagaimana sekiranya perencanaannya dari Kementerian yang bisa dilakukan," sambungnya.

Sementara itu, Rico Sia dari Partai Nasdem menceritakan pertemuannya dengan manajemen Sritex. Ia mengaku sudah bertemu dengan Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto untuk menanyakan beberapa hal.

Salah satu yang dipertanyakan adalah alasan manajemen tidak memilih opsi pailit dan malah mengajukan kasasi. Menurut Rico, manajemen menjawab bahwa pihaknya merasa memiliki tanggung jawab terhadap nasib 50 ribu karyawannya.

"Kita coba pancing, pak, ini kenapa nggak dipailitin aja pak. Kalau dipailitin aja udah untung ya berarti yang lain-lain bisa hilang. Utang kurang lebih Rp 20 triliun. Yang dia jawab adalah, aset kita ini bukan hanya yang dalam bentuk barang. Tapi 50 ribu karyawan kami ini adalah aset, mau dikemanakan mereka," ujar Rico menyampaikan jawaban Wawan.

Rico juga sempat menanyakan opsi bailout berupa bantuan dana dari pemerintah untuk menyelamatkan Sritex. Namun, manajemen Sritex hanya meminta pemerintah membatalkan putusan pailit jika memang memungkinkan.

"Jawaban manajemen, kami maunya kerja, masyarakat maunya kerja, bukan berupa bantuan uang. Biarkan kami putusan pailitnya aja dibatalkan kalau bisa," imbuhnya.

Ia juga menyoroti pihak yang menggugat pailit Sritex adalah perusahaan asing. Sehingga, kata dia, perlu dipertanyakan apakah ada potensi atau upaya dari mereka untuk mengambil alih Sritex.

Kemudian, Bane Raja Manalu dari PDIP menanyakan kepada Menperin apakah benar bahwa Sritex menolak opsi bailout atau tidak. Ia menilai perlu ditelusuri juga kekuatan sejauh mana perusahaan mampu bertahan jika jika memang menolak bailout dan selamat dari gugatan pailit.

"Mereka hanya minta pailitnya dibatalkan, tidak menginginkan bailout pemerintah. Tapi yang didalami dari Kemenperin apakah sepede itu tidak perlu bailout. Apakah setelah kepailitannya dibatalkan mereka masih punya uang, modal kerja untuk produksi. Berikutnya, penting juga untuk diketahui, bener nggak mereka punya order besar. Jangan-jangan tidak sebesar yang diungkapkan ke publik," tutup Bane.