Sritex Krisis Bahan Baku, Kemnaker Kasih Peringatan ke Kurator

Kementerian Ketenagakerjaan berencana akan berkoordinasi dengan kurator untuk membahas tentang PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Pembahasan ini berkaitan dengan masalah izin keberlanjutan usaha menyebabkan operasional perusahaan terganggu.

Rencana itu disampaikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan. Krisis bahan baku yang dialami Sritex telah menyebabkan setidaknya 2.500 karyawan diliburkan. Bahkan apabila kondisi ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan.

Masalah bahan baku ini terjadi karena kendala administrasi, di mana Sritex tidak memperoleh izin dari kurator dan hakim pengawas untuk melakukan distribusi ataupun menerima barang masuk.

Akibatnya, bahan baku yang tersisa saat ini hanya cukup untuk tiga minggu ke depan. Beban Sritex ini diperparah dengan rekening bank perusahaan yang diblokir.

"Ini perintah Presiden (Prabowo) yang harus saya laksanakan, tidak bisa tidak. Ini kita akan juga melakukan upaya koordinasi dengan kurator. Karena ini kepentingan bangsa, ini kepentingan kemanusiaan," kata Immanuel, dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2024).

Presiden Prabowo Subianto telah meminta sejumlah kementerian/lembaga (KL) melakukan upaya penyelamatan terhadap Sritex. Jangan sampai, karena kendala administrasi ini perusahaan yang memiliki 50 ribu karyawan itu mengambil langkah PHK.

"Artinya jangan main-main lah, kecuali mereka memang berani ya berhadapan dengan puluhan ribu nasib buruk yang bergantung terhadap Sritex. Berani juga melawan perintah Presiden Prabowo, karena dia diperintahnya ini perintah konstitusi loh," ujar dia.

Di sisi lain, Immanuel memahami bahwa kurator dan perusahaan memiliki tujuan yang berbeda. Perusahaan fokus terhadap penyelamatan dan upaya mempertahankan operasional. Sedangkan kurator sendiri fokus untuk menyelesaikan perkara pailit yang telah diputuskan.

"Hal-hal yang demikian yang harus cepat ditangani. Visi dan misi daripada kurator dan manajemen ini berbeda. Jadi visi kurator ini selalu mengedepatkan pemberesan atau tidak peduli dengan keberlangsungan usaha," kata Immanuel.

Sementara itu, Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto menegaskan, saat ini Sritex tidak melakukan PHK. Meski begitu, jumlah karyawan yang diliburkan bisa jadi terus bertambah apabila tidak ada keputusan dari kurator dan hakim pengawas untuk izin keberlanjutan usaha.

"Kondisi tiga minggu ini bahan baku kita memang harus kita jaga terus. ini supaya kalau keberlangsungan ada sudah tiga minggu lagi bisa terus lagi gitu. Jadi ini sangat penting, sangat crucial di situ," kata Iwan, dalam kesempatan yang sama.

"Jadi memang hakim pengawas dan kurator memang ini yang kita harapkan menjadi support keberlangsungan usaha, ini yang paling penting," sambungnya.

Sebagai informasi, Sritex telah dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10). Pengadilan telah menunjuk empat kurator dan satu hakim. Dalam status pailit saat ini, pengelolaan beralih dari manajemen kepada kurator.