Rapimnas 2024, Kadin Indonesia Jadikan Pengentasan Kemiskinan Sebagai Isu Utama

Pasardana.id - Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Indonesia akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2024. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup, Bobby Gafur Umar mengatakan, dalam rapat tersebut ada sejumlah pokok pembahasan yang dibahas, salah satunya masalah pengentasan kemiskinan.

“Kalau kita lihat pidato Presiden dari mulai pelantikan sampai kunjungan (kenegaraan) beliau ke luar negeri, Presiden sangat menekankan bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem,” kata Bobby, melalui keterangan tertulis, Kamis, (28/11).

Kata Bobby, salah satu cara pengentasan kemiskinan adalah dengan mendorong sektor usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan, yaitu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Menurutnya, sektor ini harus ditingkatkan.

“Selama ini kita selalu melihat bagaimana membangun Indonesia dengan level atas ekonomi, seperti industrialisasi, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan transisi energi. Yang belum optimal, bagaimana kontribusi dari UMKM ini kita dorong. Jadi ekonomi kerakyatan ini sebenarnya suatu mesin yang luar biasa,” jelas Bobby.

Dirinya juga menyebut, kalau UMKM menyumbang pendapatan domestik bruto (PDB) paling besar, mencapai sebesar 61 persen dari pertumbuhan ekonomi, dan memberdayakan sekitar 90 persen tenaga kerja.

Hanya saja, lanjut Bobby, sektor UMKM selama ini mempunyai tiga kelemahan, yaitu akses pasar, permodalan, dan dari sisi sumber daya manusia (SDM) dan kualitas.

“Nah, UMKM harus kita bina, sediakan pasarnya, kita bina untuk bagaimana (UMKM) bisa naik kelas dan kemampuan SDM dan kualitas produksinya. Sehingga pergerakan ekonominya akan banyak,” ungkap Bobby.

Di Rapimnas Kadin 2024 nanti, Bobby menjelaskan, akan mencoba melihat bagaimana kolaborasi antardunia usaha untuk mengajak sektor-sektor dengan ekonomi sirkular terutama di daerah.

Sebab, hal itu berefek langsung terhadap pengentasan kemiskinan.

Untuk itu, para pimpinan Kadin Indonesia tengah menyusun program kerja Kadin 2025. 

Adapun penyusunan ini melibatkan Kadin tingkat provinsi dan kabupaten kota.

Salah satu rencana yang akan dilakukan mengkolaborasikan UMKM dengan industri. 

"Misalnya, ada perusahaan besar otomotif. Kita minta bekerja sama dengan industri-industri kecil yang bisa menjadi supplier-nya,” terang Bobby.

Dia kemudian mencontohkan potensi daerah lumbung ikan di Bitung, Sulawesi Utara, yang masih belum terbuka.

Menurutnya, di sana banyak kelompok-kelompok nelayan yang bisa dibantu dari sisi dunia usaha besar, seperti investasi dengan kelompok nelayan.

“Hal-hal itulah yang akan kami lakukan di Rapimnas. Nanti akhirnya akan memberikan rekomendasi pada Pemerintah pemerintah, apa yang bisa kita lakukan secara sinergi antara pemerintah, usaha besar dan UMKM ini,” ujar dia.

Ia pun menekankan perlunya likuiditas bagi permodalan UMKM.

Menurut Bobby, masyarakat bawah harus mendapat akses permodalan. 

Selain UMKM, Bobby juga mencontohkan beberapa program pemerintah yang berbasis kerakyatan yang akan disinergikan dengan rekomendasi Rapimnas Kadin 2024.

Yakni, program pembangunan 3 juta rumah murah per tahun dan makan bergizi gratis. 

“Dalam program pembangunan 3 juta rumah per tahun, akan melibatkan lebih dari 180 industri termasuk industri-industri kecil seperti kontraktor-kontraktor di daerah. Dan untuk program makan bergizi gratis, akan diperlukan 80 juta telur per hari yang bisa melibatkan para peternak unggas di daerah,” ujar Bobby.

Ia berharap, rekomendasi yang dikeluarkan pada Rapimnas Kadin 2024 nanti dapat dituangkan ke dalam program kerja kementerian.

Sebab, sesuai dengan 8 Asta Cita dan 17 Program Prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

“Awal tahun depan kita menatap baru. Mudah-mudahan inflasi terjaga, likuiditas ada, makronya tidak semakin buruk, sehingga kami dunia usaha melihat semakin optimistis ke depannya,” pungkas dia.