Program Gas Murah Berakhir, Ketahanan Pangan Bisa Terganggu

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi meminta dukungan komisi VI DPR RI untuk melanjutkan program harga gas bumi tertentu (HGBT). Menurutnya jika HGBT tidak dilanjutkan maka target ketahanan pangan pemerintah bisa terganggu.

Menurutnya kebijakan HGBT sebesar US$ 6 per MMbtu untuk industri akan berakhir pada 2024. Saat ini terdapat tujuh sektor industri penerima manfaat, antara lain pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

"Paling tidak yang domestik ini, kalau HGBT tidak dapat, saya khawatir target ketahanan pangan yang dicanangkan itu bisa jadi sulit dicapai," sebut Rahmad dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Rahmad menjelaskan, tersedianya pupuk murah berkaitan erat dengan HGBT. Menurutnya, di luar negeri produsen gas untuk ketersediaan pupuk merupakan bagian dari regulator atau negara sehingga tata kelolanya lebih baik.

Sementara di Indonesia regulator dan Industri adalah dua hal yang berbeda. Lalu berdasarkan laporan World Bank, industri pupuk justru lebih banyak berkaitan dengan sektor energi ketimbang pangan.

"Sebagaimana kita ketahui dan juga laporan dari World Bank, memang energi dengan pupuk itu hubungannya 75%, kalau dengan food itu 64%, karena memang pupuk itu berkontribusi 62% pada produktivitas pertanian," sebutnya.

"Karena memang di realitanya untuk urea itu 71% dari biayanya adalah dari gas. Nah sehingga kenaikan harga gas ini tentu berdampak cukup signifikan," tambah dia.

Jika harga gas naik US$ 1 maka akan berdampak pada peningkatan beban anggaran subsidi Rp 2,23 triliun atau penurunan alokasi pupuk subsidi 0,6 juta ton. Tak hanya itu, naiknya harga gas juga berdampak pada harga pupuk komersial.

"Tapi untuk komersial ini juga cukup berdampak, karena perhitungan kami, price sensitivity dari pupuk itu setiap naik Rp 1.000 per kilo itu akan mengakibatkan penurunan penggunaan pupuk sebesar 13%," terang dia.

Sehingga kalau harga pupuk naik Rp 1.000 per kilo untuk jenis non-subsidi maka akan ada penurunan luas tanam sawah 10 juta hektare. Imbasnya jumlah panen beras juga akan turun hingga 3 juta ton.

"Ini akan menurunkan kira-kira, kalau dengan luas tanam sawah 10 juta hektare, ini akan turun gabahnya itu 5 juta ton gabah atau sekitar mungkin sampai 3 juta ton beras. Sehingga kenaikan harga gas tidak hanya berdampak pada yang subsidi tapi juga non-subsidi. Belum nanti kelapa sawit dan seterusnya nanti akan terdampak semuanya," bebernya.

Pada kesempatan itu Rahmad juga menyinggung soal pencabutan hak PT Pupuk Kalimantan Timur terhadap HGBT. Aturan yang tercantum dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024, perubahan dari Kepmen ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 itu akan menurunkan keuntungan PKT hingga Rp 1,4 triliun.

"Namun juga ada satu klausul soal mencabut HGBT kepada PKT. Mencabut HGBT kepada PKT ini akan langsung berdampak pada keuangan PKT penurunan keuntungannya sebesar Rp 1,4 triliun akan turun keuntungan PKT di tahun 2024," tutupnya.