Presiden Tegaskan APBN 2025 Dirancang Untuk Jaga Stabilitas Dari Kondisi Geopolitik

Pasardana.id - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, terutama dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian.

Saat penyerahan DIPA dan TKD 2025, serta peluncuran katalog elektronik di Istana Negara Jakarta, Selasa, (10/12), Presiden mengingatkan bahwa kondisi geopolitik dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian, serta diwarnai oleh ketegangan akibat peperangan dan persaingan ketat antarnegara besar.

Karena itu, dirinya menjelaskan kalau APBN Tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, serta merupakan keberlanjutan dari pemerintah sebelumnya, dan disusun dengan kehati-hatian.

"Karena itu APBN kita tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, dengan kehati-hatian. Kita punya cita-cita yang tinggi tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent, hati-hati dan terencana dengan baik," ujar Presiden Prabowo.

Ia menilai, kondisi tersebut mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi, bahkan kecenderungan ada perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi di negara-negara besar.

Menurut Presiden, kondisi negara Indonesia yang berada dalam perdamaian dan stabilitas merupakan hal yang wajar dan biasa, malahan kata dia, justru merupakan hal yang tidak biasa.

"Bahkan negara-negara yang kita anggap lebih maju dari kita diwarnai oleh upaya darurat militer dan ketegangan-ketegangan lain. Bahkan kita harus waspada bahwa setiap saat bisa muncul kondisi yang lebih parah dari kondisi sekarang," ucapnya.

Karena itu, dirinya meminta agar belanja pemerintah dalam APBN Tahun 2025 harus dimanfaatkan dengan efisiensi atau penghematan di seluruh bidang. Ia juga minta kepada pimpinan daerah untuk memerangi kebocoran anggaran, dan menempatkan anggaran negara hanya untuk kepentingan rakyat.

"Kita harus menjamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal-hal yang tidak produktif," ujar Kepala Negara, seperti dikutip Antara.

Presiden juga mengajak seluruh unsur untuk mengurangi pengeluaran yang bersifat seremonial atau peresmian, mengurangi kegiatan bersifat kajian atau seminar, dan lebih fokus untuk mengatasi masalah secara langsung.