WEGE Revisi Target Kontrak Baru Jadi Rp3 Triliun, Ini Penyebabnya

IDXChannel - PT Wijaya Karya Gedung Tbk (WEGE) atau WIKA Gedung merevisi target raihan kontrak baru menjadi sebesar Rp3 triliun pada 2024.

“Rencana kami target awalnya Rp5 triliun dengan harapan IKN masih bergerak, tapi dengan kondisi pergantian ini, target harus turun, karena ada beberapa proyek, baik di IKN atau luar IKN itu tertunda atau batal,” kata Direktur Utama WEGE, Hadian Pramudita dalam Media Gathering di Jakarta pada Kamis (12/12/2024).

Berdasarkan paparan yang disampaikan perseroan, sejumlah proyek khususnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tercatat mundur dari target penyelesaian. Adapun proyek pembangunan gedung Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) 1 di IKN dengan nilai kontrak sebesar Rp672 miliar. Proyek ini sebelumnya ditargetkan rampung pada Oktober 2024, namun mundur ke Desember 2024.

Kemudian, proyek hunian Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di IKN dengan nilai kontrak Rp1,63 triliun juga mundur dari target rampung November 2024 menjadi April 2025. Selanjutnya, proyek pembangunan hunian TNI modular di IKN yang sebelumnya ditargetkan selesai pada November 2024 menjadi Desember 2024. 

Sementara itu, WEGE mencatatkan kontrak baru sebesar Rp2,07 triliun hingga Oktober 2024. Kontrak-kontrak strategis yang diraih mencakup sejumlah proyek unggulan, antara lain Gedung BMKG InaTEWS Jakarta-Denpasar, Rusun Cilangkap, Rumah Sakit Klaten, Bio Farma Bandung, Bank Mandiri Gresik, dan Bank Indonesia Karawang.

Lalu, proyek Sekolah Holistik Indonesia Heritage Foundation Bogor, Universitas Muhammadiyah Malang, Telkom Landmark Tower Jakarta, Hunian Modular TNI di IKN, Hunian Pekerja Konstruksi Modular Fase II di IKN, serta berbagai office keet proyek lainnya.

Sementara, berdasarkan tipe pemberi kerja secara rinci, dari pemerintah sebesar 58,60 persen, BUMN/BUMD sebesar 23,97 persen, dan swasta 23,97 persen. Sedangkan berdasarkan tipe proyek, perkantoran mendominasi dengan porsi 40,42 persen, diikuti proyek hunian 28,18 persen, dan fasilitas publik 31,40 persen. 

(DESI ANGRIANI)