Apa Itu Industri Padat Karya yang Gaji Buruhnya Bakal Bebas Pajak Penghasilan?

Pemerintah membebaskan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 untuk pekerja bergaji sampai Rp 10 juta di sektor padat karya. Insentif ini merupakan bagian dari paket insentif demi meredam dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sektor padat karya memang menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah. Kebijakan tersebut rencananya berlaku pada 1 Januari 2025.

"Tadi saya sampaikan industri padat karya menjadi perhatian pemerintah. Kita memberikan beberapa paket untuk membantu, mulai PPh 21 untuk para pekerja yang gajinya mencapai Rp 10 juta maka PPh pasal 21-nya ditanggung oleh pemerintah, yang (gajinya sampai 10 juta per bulan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers: Paket Stimulus Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (17/12/2024).

Apa Itu Industri Padat Karya?

Berdasarkan Permenperin 51/M-IND/PER/10/2013 Tahun 2013 tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu, ada enam kelompok industri yang dikategorikan sebagai sektor padat karya.

Keenamnya yaitu industri makanan-minuman dan tembakau, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit dan barang dari kulit, industri alas kaki, industri mainan anak, serta industri furniture.

Dijelaskan juga bahwa sektor padat karya memiliki tenaga kerja paling sedikit 200 orang. Kemudian persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15%.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu menyebut tidak semua sektor padat karya bisa menikmati insentif itu. Namun, yang pasti bakal mendapatkan pembebasan PPh 21 adalah karyawan sektor tekstil, sepatu, dan furniture.

"Nggak (semua sektor padat karya). Tadi saya sebutkan ada tekstil, sepatu, furniture. Itu yang saya ingat, nanti kita lengkapi kalau masih kurang," tutur Febrio.

Febrio belum memastikan sampai kapan kebijakan tersebut akan berlaku. Adapun pemerintah menyiapkan Rp 680 miliar untuk insentif PPh 21 DTP bagi buruh sektor padat karya.

Kemudian, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan 4 sektor padat karya akan diberikan insentif tersebut, yaitu tekstil, pakaian jadi, alas kaki, hingga furniture.

"Pekerja di sektor padat karya, seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furniture dengan gaji hingga Rp 10 juta per bulan akan mendapatkan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah," kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Senin (16/12/2024).