Mitigasi Risiko Hukum dalam Keputusan Bisnis, Begini Strategi SIG (SMGR)

IDXChannel - PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), atau SIG, menyadari betul bahwa setiap kebijakan dan keputusan bisnis selalu memiliki konsekuensi hukum yang harus dimitigasi berdasar prinsip kehati-hatian.

Hal tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) yang harus dijunjung tinggi oleh setiap perusahaan.

Baca Juga:

Semen Indonesia (SMGR) Gencarkan Inisiatif Dekarbonisasi Lewat Produksi Semen Hijau

Karenanya, dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip GCG tersebut, SIG baru saja menyepakati kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) terkait konsultasi hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Melalui kerja sama ini, SIG berupaya untuk meningkatkan komitmen Perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis secara lebih bertanggung jawab.

Baca Juga:

Pendapatan Turun, Laba Semen Indonesia (SMGR) Merosot 58 Persen hingga Kuartal III-2024

Kerja sama diresmikan melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Direktur Utama SIG, Donny Arsal dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), R Narendra Jatna, di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

"(Kerja sama) Ini merupakan wujud komitmen SIG untuk menjalankan bisnis secara profesional sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik," ujar Donny, usai penandatanganan PKS.

Baca Juga:

Fokus Garap Bisnis Berkelanjutan, Begini Strategi Semen Indonesia (SMGR)

Melalui kerja sama ini, menurut Donny, pihaknya berharap segala keputusan bisnis yang ditetapkan oleh Perusahaan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga dapat menciptakan nilai bagi negara dan pemangku kepentingan lain.

"Sebagai BUMN penyedia solusi bahan bangunan, SIG berkomitmen untuk mendukung program pembangunan infrastruktur dan perumahan yang dijalankan oleh pemerintah, melalui kelancaran pasokan produk yang bermutu dan bekualitas, serta layanan terbaik," ujar Donny.

Semua ini, dikatakan Donny, dapat terwujud dengan penerapan tata kelola yang baik. Adanya kerja sama dengan Jamdatun ini pun diyakini Donny akan semakin membantu SIG dalam pengambilan keputusan bisnis yang bertanggung jawab.

Sementara, Narendra mengungkapkan bahwa misi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam RPJMN 2025-2029 adalah melanjutkan pengembangan infrastruktur, di mana SIG dapat fokus berperan dan memberikan kontribusi.

"Yang perlu menjadi perhatian bagi jajaran Direksi SIG adalah penjabaran Asta Cita yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dalam program prioritas Presiden nomor 13, yaitu menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan," ujar Narendra.

Selain itu, menurut Narendra, program prioritas Presiden nomor 14, yaitu melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik, mandiri lainnya.

Narendra juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan SIG kepada para Jaksa Pengacara Negara.

"Perjanjian ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan mitigasi risiko hukum yang mungkin timbul dalam operasional bisnis SIG, baik terkait kerugian materil, immateril, risiko reputasi, maupun kepatuhan," ujar Narendra.

Lebih lanjut, Narendra juga menekankan pentingnya pemahaman fiduciary duty, yaitu prinsip melaksanakan kepercayaan untuk mengurus perseroan dengan iktikad baik, termasuk prinsip duty of skill and care, yaitu prinsip mengedepankan kecakapan dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis.

"Setiap keputusan yang diambil harus didasari dengan prinsip kehati-hatian, beritikad baik, serta fokus pada kepentingan perseroan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Narendra.

(taufan sukma)