TOWR Sampaikan Adanya Penandatanganan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Fasilitas antara Protelindo, Iforte, SUPR, BIT dan IPI dengan Bank Permata

Pasardana.id – PT Sarana Menara Nusantara Tbk (IDX: TOWR) menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sehubungan adanya Penandatanganan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Fasilitas antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), PT Iforte Solusi Infotek (Iforte), PT Solusi Tunas Pratama Tbk (IDX: SUPR), dan PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IDX: IBST) dengan PT Bank Permata Tbk (IDX: BNLI) pada tanggal 23 Desember 2024.

“Penandatangan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas tertanggal 23 Desember 2024 antara Protelindo, Iforte, SUPR, BIT dan IPI sebagai penerima pinjaman dan Permata sebagai pemberi pinjaman sehubungan dengan penambahan IPI sebagai penerima pinjaman (Perjanjian Fasilitas Permata). Untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas Permata, Protelindo telah menandatangani Perjanjian Penanggungan Perusahaan (Perjanjian Penanggungan). Perjanjian Fasilitas Permata dan Perjanjian Penanggungan secara bersama-sama disebut sebagai Transaksi,” sebut Monalisa Irawan selaku Corporate Secretary TOWR dalam keterbukaan informasi BEI, Jumat (27/12).

Selanjutnya disampaikan syarat dan ketentuan penting berdasarkan Perjanjian Fasilitas Permata, yaitu sebagai berikut:

1.Komitmen: Fasilitas Pinjaman Berulang dengan nilai sebesar Rp2 triliun yang terbagi dalam 2 (dua) jenis pinjaman yaitu fasilitas pinjaman berulang 1 sebesar Rp1 triliun atau dalam nilai setaranya dalam mata uang lain dan fasilitas pinjaman berulang 2 sebesar Rp1 triliun atau dalam nilai setaranya dalam mata uang lain, dengan rincian sebagai berikut: (i) Iforte, BIT dan SUPR maksimal sebesar Rp1 triliun pada seluruh fasilitas pinjaman berulang 1 dan fasilitas pinjaman berulang 2; (ii) Protelindo maksimal Rp725 miliar sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 dan maksimal Rp295 miliar pada seluruh fasilitas pinjaman berulang 1 dan fasilitas pinjaman berulang 2; dan (iii) IPI maksimal sebesar Rp100 miliar pada seluruh fasilitas pinjaman berulang 1 dan fasilitas pinjaman berulang 2.

2.Tanggal Jatuh Tempo Akhir : (i) Fasilitas Pinjaman Berulang 1: 17 Desember 2025; dan / and (ii) Fasilitas Pinjaman Berulang 2: 36 bulan sejak tanggal penandatanganan.

3.Hukum yang berlaku : Hukum Indonesia.

Juga disebutkan, bahwa transaksi sebagaimana di atas merupakan transaksi afiliasi merujuk pada: (i) Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (POJK 42), yaitu transaksi sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan Terbuka; dan (ii) Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42, yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank; dan (iii) Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali.

Lebih lanjut, Transaksi sebagaimana di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42 dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

“Adapun pelaksanaan atas Transaksi tersebut tidak memiliki dampak negatif yang material yang merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan,” sebut Monalisa.