Penyelundupan Tekstil Disorot Prabowo, Begini Langkah Kemnaker

Presiden Prabowo Subianto menyori soal penyelundupan tekstil yang secara langsung mengancam ratusan ribu pekerja. Apalagi memang saat ini industri tekstil tengah mengalami kemunduran. Rentetan pabrik tutup hingga badai PHK menghantam industri tekstil di Indonesia.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan pernyataan tersebut merupakan perintah bagi Kementeriannya dan pihak lain untuk segera mencarikan solusinya. Hal ini lantaran berkaitan dengan tenaga kerja di Indonesia.

"Keprihatinan Presiden, artinya sebagai perintah kepada semua pihak untuk menemukan dan melakukan solusi," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (31/12/2024).

Noel berharap, Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, yang dibentuk Menko Polkam Budi Gunawan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, hendaknya berhasil mencegah penyelundupan supaya PHK industri TPT bisa dikurangi.

Noel mengatakan bahwa kaitan penyelundupan tekstil dengan pekerja, sebetulnya sudah disadari publik. Namun banyak pihak yang takut untuk menyuarakannya. Apa solusi, juga sudah diketahui. Tetapi entah kenapa, masalah ini masih selalu dikeluhkan.

Noel mengaku, belum lama ini sudah mempertanyakan keluhan Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, bahwa impor ilegal (penyelundupan) memperparah kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

"Menurut APSyFI, dalam dua tahun terakhir 60 pabrik terancam oleh impor illegal, sehingga terjadi 250 ribu Pemutusan Hubungan Tenaga Kerja (PHK). Saya bertanya, apakah data APSyFI benar? Kalau benar, maka instansi terkait hendaknya mengambil langkah konkret," katanya.

Noel menyebutkan keluhan APSyFi bahwa, impor illegal bukan hanya melemahkan TPT, tetapi juga industri petrokimia bahan baku utama tekstil, yaitu Purified Terephtalic Acid (PTA). Menurut (APSyFI), kondisi ini memicu memasuki de-industrialisasi.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keluhan soal penyelundupan, ketika menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, di Jakarta Senin 30 Desember 2024.

Presiden Prabowo menyoroti kebocoran dan penyelundupan. Salah satunya dalam importasi tekstil. Menurut Presiden, penyelundupan tekstil merugikan industri dan ratusan ribu tenaga kerja Indonesia.

Untuk menghentikan kebocoran maupun penyelundupan, aparatur hukum negara memiliki andil besar. Presiden akan mengkaji menguatkan aparatur hukum, untuk meningkatkan pencegahan kebocoran dan penyelundupan.

"Bukan hanya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menjadi pemangku kepentingan (stake holder) tenaga kerja nasional, tetapi semua instansi pemerintah. Sayangnya, sering kali Kemnaker hanya sebagai hilir, tukang cuci piring," tandasnya.