Program Makan Bergizi Gratis Resmi Dimulai, Desa Siap Suplai Pengadaan Bahan Baku

Pasardana.id - Program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai pada Senin (6/1) ini.

Adapun pelaksanaan dari program ini dilakukan di 26 provinsi, dengan jumlah 190 titik.

"Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui," sebut Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi dalam keterangannya, Minggu (5/1).

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), Hasan mengatakan, terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang akan beroperasi. S

Sebanyak 190 SPPG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Kemudian, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Lebih lanjut Hasan menjelaskan program MBG ditargetkan menyentuh 3 juta penerima manfaat mulai Januari hingga Maret 2025.

Jumlah penerima manfaat tersebut yang terdiri dari balita hingga pelajar SMA itu akan terus meningkat hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.

"Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui," terang Hasan.

Semetara itu, dalam kesempatan berbeda, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menambahkan, bahwa desa-desa juga siap menyuplai untuk pengadaan bahan baku untuk program MBG. 

Menurut dia, adanya sejumlah desa dengan komoditas unggulan seperti desa padi, desa jagung, desa ikan nila, dan desa melon.

"Jadi kita akan menyukseskan makan siang bergizi. Ya (menyuplai) untuk makan siang bergizi. Jadi kita tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan Koperasi, BUMDes, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa," tutur Yandri.

Meski demikian, pemerintah belum menghitung total perputaran uang di desa yang dihasilkan dari program makan bergizi gratis.

Namun, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari dana desa, yang totalnya mencapai Rp 71 triliun untuk sepanjang 2025. 

"Yang pasti tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa, tadi saya sampaikan, saya laporkan 20 persen dari Rp 71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan," ujarnya.