Rupiah Sepekan Menguat Ditopang Sentimen Global

IDXChannel - Nilai tukar (kurs) rupiah pada sepekan perdagangan 20-24 Januari 2025 bergerak menguat terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS).

Mengutip data Bloomberg, Minggu (26/1/2025), rupiah spot pekan ini ditutup menguat 1,27 persen pada level Rp16.171 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.380 per dolar AS di awal pekan. Adapun rupiah juga ditutup menguat 0,69 persen dalam sehari pada perdagangan Jumat.

Baca Juga:

Rupiah Makin Perkasa dan Menguat ke Rp16.190-an Per USD

Sementara itu, rupiah Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) dalam sepekan ditutup juga menguat pada level Rp16.200 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.372.

Penguatan rupiah terdorong memudarnya tekanan indeks Dolar AS (DXY) yang melemah 0,65 persen pada hari Jumat di posisi 107,44.

Baca Juga:

Rupiah Diprediksi Kian Anjlok di 2025 hingga Sentuh Rp16.800 per USD

Terpantau indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback di hadapan sejumlah mata uang utama dunia mengalami penurunan 0,31 persen menjadi 107,73. Dalam sepekan, indeks dolar AS anjlok 1,47 persen

Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, setelah pelantikan Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan rencana untuk mengenakan tarif 10 persen pada impor China mulai 1 Februari 2025, dan memperingatkan potensi pungutan pada Uni Eropa.  

Baca Juga:

Efek DHE Berlanjut, Rupiah Menguat ke Rp16.200 per USD

"Selain itu, Trump akan menambahkan tarif baru pada ancaman sanksi terhadap Rusia apabila negara itu tidak membuat kesepakatan untuk mengakhiri perangnya di Ukraina, dan hal ini dapat diterapkan juga ke negara-negara peserta lainnya," ujar Ibrahim dalam risetnya.

Trump juga berjanji untuk mengenakan tarif kepada Uni Eropa, mengenakan tarif sebesar 25 persen terhadap Kanada dan Meksiko, dan mengatakan bahwa pemerintahannya sedang membahas bea masuk sebesar 10 persen terhadap China karena fentanil dikirim ke AS dari sana.

Pada Senin lalu, Trump juga mengumumkan keadaan darurat energi nasional. Menurutnya, hal itu dimaksudkan untuk memberinya kewenangan untuk mengurangi pembatasan lingkungan pada infrastruktur dan proyek energi serta mempermudah perizinan untuk infrastruktur transmisi dan jaringan pipa baru, meskipun beberapa analis tetap skeptis terhadap laju peningkatan produksi minyak dalam waktu dekat.