5 Perusahaan Nakal Jual Pupuk Palsu, Rugikan Petani hingga Rp 3,2 T

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan temuan lima perusahaan nakal yang menjual pupuk palsu. Penyaluran pupuk palsu ini merugikan petani hingga Rp 3,2 triliun.

Hal ini disampaikan Amran usai Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Menurut Amran, jual beli pupuk palsu ini merupakan bagian dari aktivitas mafia.

"Kemudian Mafia, nah ini yang menarik. Mafia, ada pupuk palsu dari lima perusahaan. Kami sudah serahkan kepada Kepolisian. Lima perusahaan. Merugikan petani Rp 3,2 triliun," kata Amran di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Amran menambahkan, pihaknya juga menemukan kecurangan kualitas pupuk, dengan menurunkan kualitas hingga 30%. Total ada 22 perusahaan nakal yang melakukan tindak kecurangan tersebut.

11 Pejabat Kementan Dinonaktifkan

Atas temuan tersebut, pihaknya telah menyerahkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum (APH). Amran mengatakan, saat ini telah ditetapkan beberapa tersangka, termasuk di antaranya oknum internal Kementerian Pertanian.

"Sudah beberapa tersangka, termasuk dari Kementerian Pertanian, yang memproses pupuk ini kami nonaktifkan 11 orang. Kemudian sudah ada tersangka dari Kementerian (lain)," ujarnya.

Lebih lanjut Amran menjelaskan, modus yang dilakukan kelima perusahaan penyalur pupuk palsu ialah menjalin kerja sama dari pihak luar dengan oknum Kementerian Pertanian.

"Caranya mereka adalah, ada kerjasama antar pihak luar dengan orang Kementerian Pertanian. Itu meminta uang nilainya Rp 10 miliar. Bukan (temuan) yang dulu, ini baru lagi," terang Amran.

Meski demikian, Amran enggan merinci perusahaan-perusahaan apa saja yang terlibat dan kapan waktu penemuan tersebut. Namun yang pasti, aktivitas pupuk palsu ini mayoritas dilakukan di Pulau Jawa.

"Seluruh Indonesia, tapi yang banyak di Pulau Jawa," kata dia.

Sebagai informasi, pada November lalu Amran juga sempat melaporkan temuan 4 perusahaan nakal yang menyalurkan pupuk palsu. Total ada sebanyak 11 pejabat Kementan yang diberhentikan atas kasus tersebut.

"Kami sudah minta suratnya dikeluarkan, nonaktif 11 orang. Itu Direktur Eselon 2, Eselon 3, yang memproses pengadaan pupuk, kami nonaktifkan," kata Amran dalam konferensi pers, Selasa (26/11/2024).

Amran mengatakan empat perusahaan pupuk swasta yang menyalurkan pupuk palsu telah masuk daftar hitam atau blacklist. Sebanyak empat perusahaan yang melanggar ini akan diproses hukum. Adapun potensi kerugian petani akibat penggunaan pupuk palsu dari keempat perusahaan tersebut mencapai Rp 600 miliar.

Amran juga menindak 23 perusahaan pupuk yang menjual pupuk di bawah standar. Menurutnya potensi kerugian petani dari pupuk di bawah standar mencapai Rp 3,2 triliun.

"Petani mengeluarkan biaya untuk pembibitan, pupuk, pengolahan tanah, dan selanjutnya itu kurang lebih per hektar Rp 19 juta per hektar.Artinya apa, pupuk yang palsu itu merugikan total petani kita kurang lebih Rp 600 miliar. Yang kurang kualitasnya, kurang dari standar itu merugikan petani kita, potensi kerugian Rp 3,2 triliun," pungkasnya.