Menteri Bahlil Akui Kesulitan Cari Pendanaan Jika PLTU Dipensiunkan Dini

Pasardana.id - Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengaku bahwa tidak ada anggaran kompensasi jika Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dipensiunkan dini.

Karena itu, ia meminta untuk tidak terus dipaksakan.

Ia menegaskan, bahwa pemerintah sudah komitmen dan membuat perencanaan pensiun dini PLTU.

Namun setidaknya dengan dua syarat, yakni ada lembaga keuangan yang mendanai secara ekonomis, kemudian tidak membebani negara, PT PLN (Persero), dan masyarakat.

"Jangan maksa negara kita mempensiunkan PLTU, habis itu cuma omon-omon, uangnya enggak ada. Maksudnya, kita ambil uang dari mana?" ujar Bahlil saat konferensi pers capaian kinerja ESDM, yang dikutip, Selasa (04/2).

Bahlil pun memberi contoh, pada rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 dengan kapasitas 660 megawatt (MW) tujuh tahun lebih awal dari masa kontrak, sudah akan dijalankan karena dibiayai oleh Asian Development Bank (ADB).

Dia menjamin, jika sudah ada komitmen pendanaan untuk pensiun dini PLTU, maka pemerintah akan melakukan hal tersebut.

Karena, program tersebut tidak murah dan akan berdampak besar bagi kenaikan harga listrik di konsumen.

"Jadi kalau ditanya, Menteri ESDM atau negara mau enggak pensiunkan? Mau. Catatannya, kasih cuannya. Kasih uangnya, enggak boleh bunga mahal, pinjaman jangka panjang, dengan harga sampai ke rakyat yang murah, dan tidak membebani terlalu besar subsidi," tegas Bahlil.

Lebih lanjut Bahlil pun menggarisbawahi mahalnya biaya investasi itu membuat kenaikan harga listrik masyarakat.

Sebab, harga listrik PLTU biasanya berkisar 4-5 sen per KWh, namun PLTG bisa melonjak hingga 10 sen per KWh.

Dengan begitu, Indonesia kini masih sangat membutuhkan batu bara, sama halnya dengan negara berkembang lain.

"Energi kita yang sekarang paling banyak adalah air, batu bara, angin, listrik. Di China, di India, itu semuanya tidak memakai gas. Mereka blending, tetap batu bara, angin, matahari. Tapi batu bara yang bersih, dengan menangkap carbon capture," tutur Bahlil.

Kemudian, ia juga meminta agar tidak menyamakan peta jalan kebijakan energi Indonesia dengan negara maju, seperti Amerika Serikat (AS), yang pada akhirnya juga mundur dari Perjanjian Paris terkait komitmen pengurangan emisi karbon global.

"Kalau ada yang sudah keluar, masa kita gas terus? Boleh kita ikut, tapi ya kita hitung-hitunglah mana yang baik. Yang tahu tujuan negara ini kita, terkecuali baseline kita sudah sama dengan negara lain. Ini kita ini negara berkembang. Kita lagi berusaha untuk menjadi negara maju. Jadi jangan kita pakai baseline negara maju. Negara maju aja lagi keluar dari baseline yang mereka buat," tandasnya.