Pengusaha Surati Prabowo Keluhkan Ormas Minta Jatah di Kawasan Industri

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pengelola kawasan industri maupun pengusaha yang sudah berinvestasi di kawasan industri. Salah satunya masalah keamanan yang ditimbulkan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas).

Sanny menjelaskan bahwa banyak ormas yang meminta jatah terkait dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para pengusaha di kawasan industri. Misalnya terkait dengan penetapan kavling untuk pengelolaan limbah.

"Yang namanya rebutan daripada limbah ekonomis itu sudah mulai dari investor sudah milih kavling. Itu cepat sekali terdengar (oleh ormas) dan itu sudah nongkrong semua itu. Jadi udah minta jatah semua. Pak itu buat saya ya. Buat saya," kata Sanny dalam Dialog Nasional HKI di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Sanny menambahkan, terkait hal tersebut pengusaha sudah melakukan berbagai cara dengan melibatkan Kepala Desa untuk menentukan kavling mana yang akan digunakan untuk pengelolaan limbah. Namun dengan cepatnya pergantian Kepala Desa membuat masalah tersebut selalu muncul.

"Misalkan ini untuk pak Mustofa udah, tapi Kepala desanya ganti, datang lagi demo minta pak Mustofa diganti menjadi pak Ali. Pusing ini. Perusahaan ini kan nggak bisa ngatur-ngatur ini. Karena ada tanggung jawabnya juga. Kita mau nunjuk catering, transportasi kalau udah datang ormas susah udah. Urusan seperti itu kan kita perusahaan harus melakukan tender dan segala macam," katanya.

Terkait dengan Objek Vital Nasional. Pasalnya kata Sanny, di kawasan industri sering terjadi demo yang mengganggu terkait jalannya operasional perusahaan. Sehingga ia berharap kawasan kawasan industri resmi menjadi Objek Vital Nasional.

Padahal kata Sanny, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Kepolisian daerah setempat agar tidak ada demonstrasi di kawasan industri.

"Tapi surat-surat dari pengelola kawasan akhirnya sudah kurang mempan pak. sehingga akhirnya beberapa investor mengirimkan surat langsung kepada Presiden, ketemu Presiden. Beberapa juga ada yang langsung ke Kementerian Investasi dan BKPM untuk minta jaminan keamanan. Kontainer mau keluar tidak bisa karena mau rebutan limbah. Khususnya di daerah Bekasi dan Karawang," katanya.

Selain masalah keamanan, Sanny juga mengatakan adanya ketidaksinkronan dan harmonisasi regulasi baik di pemerintahan pusat maupun daerah, permasalahan penyediaan utilitas industri masih menjadi tantangan di kawasan industri.

Tonton juga Video: Pengusaha Butuh Kepastian Soal PPN 12%