Driver Ojol Akan Gruduk Kantor Kemnaker, Tuntut Hak THR

Pasardana.id - Para pengemudi ojek online (driver ojol) akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran besok, Senin (17//2). Rencananya, aksi demo ini akan digelar di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Aksi demo ini dilakukan para driver agar pemerintah memenuhi beberapa tuntutan, salah satunya adalah soal hak tunjangan hari raya atau THR.

Lily Pujiati , selaku Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mengungkap aksi demo ini akan diikuti oleh ratusan bahkan ribuan driver.

"Jadi, 500 sampai 1.000 driver ojol. Dari jam 10.00 sampai selesai," ungkapnya, pada Minggu, (16/2).

Dia juga meminta kepada seluruh driver ojol, ketika menjalankan aksi demo harus mematikan aplikasi. Artinya, driver ojol ini mesti off bid (setop menarik penumpang).

Anjuran tersebut juga diumumkan kepada driver ojol lain yang bukan hanya di Jakarta tapi daerah lainnya.

"Sudah kami mengimbau kawan-kawan untuk off beat tanggal 17. Untuk wilayah Sukabumi, Dumai, Pontianak dan Pangkal Pinang akan off beat massal," ujar Lily.

Terkait tuntutan para driver ini, Lily menjelaskan bahwa kalau sistem fleksibilitas dalam kemitraan adalah dalih platform untuk menghindar dari kewajiban membayar THR dan hak-hak pekerja kepada pengemudi ojol, taksol dan kurir. Padahal pengemudi ojol jelas telah memberi kontribusi yang signifikan bagi ekonomi.

"Bisnis platform sangat diuntungkan dengan super profit yang tinggi dengan mengorbankan kesejahteraan pengemudi ojol," terang Lily.

Menurut dia, keuntungan platform diperoleh dengan cara tidak membayar upah minimum dan hak pekerja lainnya seperti upah lembur, cuti haid dan melahirkan, jam kerja 8 jam. Profit platform di satu sisi terus menghidupkan bisnis platform, sementara di lain pihak justru mematikan kesejahteraan pengemudi ojol, taksol dan kurir. 

Ketidakadilan ekonomi ini akibat platform tidak memberikan hak-hak pekerja seperti yang diatur Undang Undang Ketenagakerjaan.

"Maka negara harus hadir, Kemnaker harus mengeluarkan kebijakan populis yang jelas berpihak pada pengemudi ojol dan pekerja platform lainnya," tegasnya.

Lily menilai fleksibilitas hubungan kemitraan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena setiap platform berlomba untuk menerapkan upah (tarif) murah sehingga yang menjadi korban dan miskin adalah pengemudi ojol, taksol dan kurir.

Ia mengatakan kalau Insentif dari perusahaan platform selama ini tidak mensejahterakan pekerja platform karena itu semua ternyata memaksa pengemudi untuk terus-menerus bekerja tanpa istirahat melebihi ketetapan jam kerja 8 jam.

Dia bilang, pengemudi ojol terpaksa bekerja 17 jam bahkan lebih diakibatkan karena upah (pendapatan) per orderan yang tidak pasti dari hasil perhitungan algoritma platform yang sepihak menguntungkan platform.

Karena itu, demo yang akan dilakukan ini akan menuntut tegas soal hak THR untuk para driver ojol. "Maka Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) terus menuntut THR untuk ojol dan mengawal regulasi THR Ojol yang akan diterbitkan Kemnaker melalui aksi ojol 17 Februari tuntut THR ojol di Kemnaker dan juga aksi ojol off bid (matikan aplikasi) massal serentak di berbagai kota pada 17 Februari," tandasnya.