Mengintip Kebijakan DHE SDA 100 Persen, Cermati Dampaknya ke Sektor Ini

IDXChannel - Presiden RI Prabowo Subianto resmi menerbitkan aturan mengenai pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) pada Senin (17/2/2025).

"Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam maka pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025," kata Prabowo dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Baca Juga:

Jangan Main-Main Tak Patuhi Aturan DHE, Izin Ekspor Bakal Disetop

Prabowo menjelaskan dalam pokok subtansinya Pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100 persen.

"Pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100 persen dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional," kata Prabowo.

Baca Juga:

Prabowo Teken Aturan Baru DHE SDA, Gubernur BI Ungkap Tiga Manfaatnya

"Ketentuan ini berlaku untuk sektor pertambangan kecuali minyak dan gas bumi, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Untuk sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dengan tetap mengacu pada ketentuan PP nomor 36 tahun 2023," tuturnya.

Menakar Dampak

Baca Juga:

Airlangga Ungkap Alasan Prabowo Pasang Target DHE SDA Cuma USD80 Miliar di 2025

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas, Dimas Ramadhani, menilai, kebijakan penempatan DHE sebesar 100 persen selama satu tahun dapat memberikan dampak positif terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS jika diterapkan dengan baik.

“Namun, hal tersebut juga memberikan tantangan baru bagi eksportir komoditas yang banyak menyumbang devisa kepada negara melalui PNBP,” kata Dimas saat dihubungi IDXChannel.com, Selasa (18/2/2025).

Dimas menambahkan, jika pemerintah mampu mengantisipasi kedua aspek ini dengan baik, maka dampak positif dari kebijakan ini akan lebih terasa ke depannya.

“Karena dengan penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar, juga akan meningkatkan konsumsi yang ujungnya memacu pertumbuhan GDP [ekonomi],” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, kebijakan ini berlaku bagi sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi/migas), perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Sementara itu, sektor migas tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah sebelumnya, yakni PP No. 36 Tahun 2023.

Senada, pengamat pasar modal, Michael Yeoh, mengungkapkan, kebijakan penempatan 100 persen DHE akan berdampak positif bagi rupiah, karena dapat menambah cadangan devisa negara.

Menurutnya, sektor yang paling diuntungkan adalah perbankan BUMN, khususnya bank-bank seperti BMRI, BBNI, dan BBRI, dengan BMRI diperkirakan menjadi yang paling terdampak.

Sementara itu, kata Michael tidak ada dampak signifikan terhadap sektor tambang, mengingat selama ini devisa hasil ekspor dari sektor pertambangan banyak disimpan di luar negeri, terutama di Singapura, dengan perkiraan mencapai USD 20 miliar.

Michael menjelaskan, kebijakan ini akan memberikan tambahan sumber pendanaan bagi perbankan BUMN, yang akan semakin menguatkan posisi mereka.

“Hal ini akan amat positif untuk perbankan BUMN karena mereka akan mendapat tambahan source of funding [sumber pendanaan],” katanya kepada IDXChannel.com, Selasa (18/2).

Diwartakan sebelumnya, Prabowo berharap dengan adanya peraturan tersebut maka hasil devisa akan bertambah hingga USD80 milliar pada 2025.

"Dengan langkah ini di 2025 devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak USD80 miliar. Karena ini akan berlalu mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan hasilnya diperkirakan akan lebih dari USD100 miliar," katanya.

Prabowo menyebut bahwa pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat. Baik, melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, hingga stabilitas nilai tukar.

"Selama ini dana devisa hasil ekspor kita terutama dari sumber daya alam banyak disimpan di luar negeri di bank-bank luar negeri," katanya.

Pemerintah Siap Beri Sanksi

Pemerintah mengancam akan menghentikan izin usaha eksportir yang tak mematuhi aturan penempatan DHE SDA dalam sistem keuangan di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan DHE SDA yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 ini mulai berlaku pada awal Maret 2025.

“Mereka yang tidak comply, diberikan sanksi administrasi, ekspornya disetop. Jadi pemerintah terus menjaga itu,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.