Kebijakan Proteksionis Pasar AS Bisa Bikin PDB RI Meningkat 0,8 Persen

Pasardana.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan melihat kebijakan proteksionisme pasar yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan persentase pendapatan produk domestik bruto (PDB).

Dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa (18/2), Luhut memproyeksikan, dari kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Trump ini bisa membuat PDB Indonesia meningkat hingga 0,8 persen.

"Dampaknya terhadap PDB Indonesia, potensinya positif menambah persentase poin hingga 0,8 persen," ujar Luhut.

Hanya saja, kata Luhut, untuk mewujudkan peningkatan PDB dari proteksionisme pasar AS, Indonesia harus bisa mengambil peluang relokasi pasar global dan meningkatkan realisasi penanaman modal asing (PMA).

Dimana hal ini bisa dilakukan dengan memberikan kemudahan berbisnis di Tanah Air.

Lebih lanjut Luhut menjelaskan, potensi peningkatan PDB akan menjadi lebih besar apabila pengusaha di pasar domestik melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara mitra.

Meski AS tengah menerapkan proteksionisme pasar, Luhut memastikan, hubungan Indonesia dengan negara tersebut tetap baik.

"Presiden (Prabowo) juga membangun hubungan baik dengan Presiden Trump, dan sekarang sedang menyiapkan surat ke Presiden Trump yang membahas tentang peningkatan kolaborasi," kata Luhut, seperti dilansir Antara.

Luhut bilang, disamping adanya potensi peningkatan PDB, Indonesia juga saat ini tengah menghadapi beberapa tantangan, di antaranya yakni dinamika ketahanan pangan global, distrupsi digital dan kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, serta kompetisi ekonomi dan dinamika geopolitik.

Diketahui, Presiden AS, Donald Trump mengumumkan akan menerapkan tarif sebesar 25 persen pada semua komoditas impor baja dan aluminium.

Presiden AS ke-47 tersebut juga sudah menerapkan tarif 10 persen terhadap barang yang berasal dari China, sehingga China merespons hal itu dengan memberikan tarif tambahan 15 persen terhadap batu bara dan gas alam cair (LNG) dari Amerika Serikat.

Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan siap melakukan penyesuaian kebijakan apabila dibutuhkan dalam memitigasi dampak kebijakan tarif dagang yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani menyatakan, penyesuaian tersebut akan dilakukan pihaknya untuk menjaga dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.