Dukung Program 3 Juta Rumah, Kemenkeu Bakal Terbitkan SBN Perumahan

Pasardana.id - Untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau rumah subsidi, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu), akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) khusus perumahan.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan, penerbitan SBN Perumahan ini bagian dari sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna mengatasi backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit serta merenovasi lebih dari 25 juta rumah tidak layak huni.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan surat berharga negara perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (20/2).

Menkeu mengungkapkan, skema penerbitan SBN Perumahan itu sebetulnya dari sisi mekanisme merupakan sebatas modifikasi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan volumenya.

"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di skill up atau akan ditingkatkan volumenya," ungkapnya.

Kebijakan baru ini merupakan tambahan dari berbagai kebijakan lain yang telah digelontorkan pemerintah melalui APBN untuk mendukung pembangunan perumahan di tanah air.

Misalnya melalui pemberian kuota FLPP yang merupakan sebuah sumber dana APBN dengan suku bunga yang sangat rendah yang disalurkan oleh Tapera, kemudian melalui perbankan.

Kemudian, pemerintah juga telah juga memberikan penyertaan modal negara ata PMN kepada PT SMF, yang dananya di campur atau di blend dengan sektor perbankan supaya harga pembangunan rumah terjangkau.

"Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah. Ini untuk rumah yang MBR, masyarakat berpendapatan rendah itu memang akan menikmati subsidi sehingga biaya dari dananya tadi harus berasal dari dana yang paling murah yaitu dari APBN langsung," ujar Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo turut menegaskan dukungan penuh terhadap program perumahan ini. Baik dari sisi kebijakan maupun pendanaan.

"Dukungan pendanaan yang dilakukan Bank Indonesia yang kemarin sudah kami sampaikan, adalah berupa insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas. Di antaranya tambahan insentif likuiditas untuk bank-bank menyalurkan kredit ke sektor perumahan itu hingga Rp 80 triliun," ujar Perry.

Selain insentif likuiditas, Perry menambahkan, bank sentral juga akan membantu pendanaan program tersebut melalui pembelian SBN di pasar sekunder.

"Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari ex-Covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan, program-program lain dalam asta cita berkaitan dengan hilirisasi maupun juga untuk ketahanan pangan maupun untuk program-program yang lain," terang Perry.

Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun mengatakan, penerbitan SBN khusus perumahan ini akan mendapatkan dukungan politik dari DPR.

Menurut dia, kebijakan tiga juta rumah tidak hanya penting bagi sektor perumahan, tetapi juga bagi hilirisasi sumber daya alam dan ketahanan pangan.

"Dan hari ini kita telah menyepakati beberapa hal dan Alhamdulillah kita memberikan kesimpulan yang sangat substansial dari Bank Indonesia soal dukungan perumahan ini," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN, Doni Oskaria menyatakan dukungan dari kementeriannya terhadap program ini.

Dia menegaskan, bank-bank Himbara akan berperan dalam menyalurkan kredit perumahan dengan tetap mengedepankan tata kelola yang baik.

"Tentu kami berkomitmen untuk mensukseskan program dari para pemerintah melalui Bank-Bank Himbara tentu dengan mengedepankan tata kelola yang baik pastinya," ujar Doni.

Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait menutup pembahasan dengan harapan, sinergi antara DPR, pemerintah, dan BI dapat menghasilkan solusi nyata dalam mengatasi permasalahan perumahan rakyat.

"Artinya di sini menunjukkan semua DPR, pemerintah, Bank Indonesia bersatu untuk membantu perumahan rakyat yang backlog-nya masih 9,9 juta," tukas Ara.